Potret Buram Pertanian di ASEAN

Potret Buram Pertanian di ASEAN

Kemiskinan dan kelaparan masih menjadi problem utama Negara-negara di Asean (minus singapura). Kemiskinan dan kelaparan yang terjadi sebagian besar di pedesaan, dimana rumah tangga petani menduduki ranking pertama. Bangsa Asean pada dasarnya merupakan bangsa Agraris ditilik dari segi geografis dan geoekonomis. Namun kebijakan negara anggota Asean secara umum kurang melindungi petani. Hal ini terbukti dengan adanya Liberalisasi sektor pertanian melalui WTO, FTA, dan perjanjian multilateral maupun bilateral yang sangat merugikan kehidupan petani. Dampak nyata liberalisasi pertanian khususnya dibidang pangan adalah berkuasanya perusahaan-perusahaan Multi nasional yang bergerak dibidang benih, pestisida, hingga teknologi pasca panen. Banjir produk pertanian impor dari luar menggejala di asean. Bahkan mereka mengembangkan model corporate farming yang sangat merugikan petani.

Belakangan ini food estate menjadi model baru yang tentunya memiliki semangat yang tak jauh berbeda dengan model-model sebelumnya. Lagi-lagi petani yang harus menanggung kebijakan yang tidak adil ini. Secara umum petani di Asean merupakan petani yang memiliki lahan sempit sehingga sangat sulit untuk hidup layak. Hampir semua program landreform tidak jalan di Asean, kecuali Vietnam. Penguasaan lahan di masing-masing negara masih menunjukkan bias struktur penjajahan yang telah berlangsung ratusan tahun di Asean. Akses petani terhadap pasar sangat memprihatinkan, kuatnya para spekulan dalam menentukan harga produk pertanian menjadikan petani selalu rugi.

Saat panen raya harga-harga jatuh. Tidak ada mekanisme perlindungan di tingkat harga. Saat harga beranjak naik, pemerintah langsung mengambil kebijakan impor tanpa bea masuk. Harga produk pertanian menjadi bagian dari kebijakan harga internasional yang tentu para pemainnya adalah spekulan. Rusaknya infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan semakin memperlemah posisi tawar harga produk pertanian di hadapan spekulan. Mekanisme cadangan pangan Asean yang telah disepakati tahun 1979 belum berjalan secara efektif. Terbukti dengan krisis pangan yang menyerbu anggota Asean belakangan ini. Lebih dari 100 juta petani miskin di Asean mengalami penurunan produksi sebagai akibat rusaknya tanah akibat bahan-bahan kimia, hama penyakit dan perubahan iklim. Belum kuatnya organisasi petani dalam menentukan kebijakan pemerintah anggota Asean menyebabkan munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak pro petani.

Berbagai UU yang dihasilkan seringkali menguntungkan pengusaha skala besar. Sebagai contoh di Indonesia : UU Sistem Budidaya Tanaman, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU SDA, UU Kehutanan, UU Perkebunan dll. Melihat beberapa fakta diatas maka ada dua tema besar yang menjadi issue pertanian di Asean: (1) kedaulatan pangan (2) Land reform. Selanjutnya, mari kita rumuskan bareng-bareng bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan dan landreform di Asean? Mohon masukan dari kompasianer ....

Sumber:http://www.kompasiana.com/45adil/potret-buram-pertanian-di asean_55009061a333115372511415.